Pakar Nilai Penunjukan Luke Thomas di DSI Tunjukkan Prinsip Meritokrasi

Kompetensi, integritas, pengalaman dan kapasitas kepemimpinan menjadi faktor yang jauh lebih relevan dibanding status kewarganegaraan

Jakarta (KABARIN) - Penunjukan Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai mencerminkan komitmen pemerintah dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam mengedepankan kompetensi serta profesionalisme di sektor strategis nasional.

Pakar manajemen sumber daya manusia (SDM) Yodhia Antariksa menilai bahwa dalam pengisian jabatan strategis, aspek yang paling utama bukanlah kewarganegaraan, melainkan integritas, rekam jejak, kompetensi, serta kemampuan kepemimpinan untuk mencapai tujuan organisasi.

"Dalam praktik manajemen SDM modern pengisian posisi strategis harus didasarkan pada prinsip meritokrasi. Kompetensi, integritas, pengalaman dan kapasitas kepemimpinan menjadi faktor yang jauh lebih relevan dibanding status kewarganegaraan," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Penunjukan Luke Thomas yang merupakan warga negara asing (WNA) untuk memimpin DSI sebelumnya memicu perdebatan.

Namun, menurut Yodhia, jika yang bersangkutan memiliki pengalaman panjang di sektor sumber daya alam dan memahami rantai pasok komoditas ekspor, maka keputusan tersebut dapat dipandang sebagai upaya menghadirkan kepemimpinan profesional.

Ia menegaskan bahwa DSI mengelola aktivitas ekonomi bernilai besar yang berkaitan langsung dengan penerimaan negara, sehingga diperlukan tata kelola yang kuat, berbasis data, serta menjunjung akuntabilitas tinggi.

“Profesionalisme menjadi fondasi agar keputusan bisnis tidak dipengaruhi kepentingan jangka pendek maupun kepentingan kelompok tertentu,” katanya.

Yodhia juga menyebut penggunaan talenta global merupakan praktik yang lazim di berbagai negara, termasuk pada perusahaan milik negara maupun sovereign wealth fund yang merekrut tenaga profesional tanpa membatasi kewarganegaraan.

Meski demikian, ia menekankan bahwa kualitas individu saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan DSI dalam memperkuat tata kelola ekspor. Sistem dan tata kelola organisasi tetap menjadi faktor penentu utama.

Ia menjelaskan bahwa jika tujuan pembentukan DSI adalah menekan kebocoran penerimaan negara, maka aspek desain organisasi harus diperkuat, mulai dari rekrutmen berbasis kompetensi, target kinerja yang terukur, remunerasi yang kompetitif, hingga budaya kerja yang transparan.

"Keberhasilan DSI nantinya tidak akan ditentukan oleh satu orang pemimpin, tetapi oleh kualitas tim, tata kelola, dan sistem yang dibangun sejak awal," katanya.

Sebelumnya, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menyebut penunjukan Luke Thomas dilakukan berdasarkan rekam jejak dan pengalamannya di industri pertambangan serta perdagangan komoditas global.

Luke sebelumnya menjabat sebagai SEVP Business Performance & Optimization Danantara Indonesia sejak September 2025, serta pernah menjadi Direktur sekaligus Chief Strategy and Technical Officer PT Vale Indonesia Tbk pada 2024–2025.

Yodhia menegaskan kembali bahwa perdebatan soal WNI atau WNA sebaiknya tidak menjadi fokus utama, melainkan bagaimana memastikan DSI mampu menerapkan tata kelola yang profesional, transparan, dan bebas konflik kepentingan.

"Sehingga tujuan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi kebocoran ekspor benar-benar tercapai," ujarnya.